Hukum Tata Negara

Dinamika reformasi menuntut kehidupan politik yang demokratis dan penegakkan supremasi hukum. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian lebih konprehensif dengan cara ilmiah dan akademis, Upaya tersebut dapat disiapkan tenaga ahli di bidang Hukum Ketatanegaraan Indonesia dan Hukum Administrasi Negara. Dengan spesialisasi pendalaman dibidang tersebut dimaksudkan pula agar ilmu-ilmu ketatanegaraan dan administrasi lebih dipacu guna mengejar kemajuan perkembangan global. Sehingga diharapkan para sarjana muda dapat menguasai permasalahan yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan daerah khususnya dan negara pada umumnya. Harapan ini juga khusus pada Provinsi Aceh yang berbasis dengan syari’at Islam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Sehingga diharapkan akan melahirkan generasi-generasi yang mahir dan dapat membuat kebijakan/regulasi baru yang yang dapat mampu diaplikasikan di dalam Pemerintahan Aceh.

Adapun capaian lulusan yang diharapkan dari bagian Hukum Tata Negara pada lapangan pekerjaan yaitu lulusan bagian Hukum Tata Negara dapat menjadi Aparatur Sipil Negara, Advokat, Hakim, Pejabat Negara, Pengamat Politik, Kedutaan dan swasta.

Hukum Tata Negara (HTN) merupakan Bagian yang telah ditetapkan di lingkungan Fakultas Hukum. Sementara itu, Hukum Administrasi Negara masih include dalam Bagian Hukum Tata Negara. Untuk saat ini penentuan bagian masih di bawah Koordinator Program Studi Ilmu Hukum. Adapun sebaran mata kuliah bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang diakomodir dalam Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2018 dan dikuatkan dengan Buku Pedoman Akademik Universitas Samudra Tahun 2018/2019, diantaranya:

Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS	Prasyarat
FHK 204	Hukum Tata Negara	4	FHK 101, FHK 102, dan FHK 103
FHK 205	Hukum Administrasi Negara	3	FHK 102, FHK 103
FHK 207	Hukum Konstitusi	2	FHK 204
HKM 202	Hukum Pemerintahan Daerah	2	FHK 102, FHK 103
FHK 303	Hukum Acara Peradilan TUN	3	FHK 204
HKM 303	Hukum Pajak	2	FHK 205
HKM 308	Ilmu Legislative Drafting	2	FHK 204
FHK 403	Praktik Peradilan TUN	2	FHK 303
FHK 405	Pratik Perancangan Perundang-Undangan dan Kontrak	2	HKM 308, HKM 302
FHK 406	Praktik Perancangan Legal Opinion	2	FHK 301, FHK 302, FHK 303
HKM 401	Hukum Kelembagaan Negara	2	FHK 204
HKM 522	Lembaga Perwakilan Rakyat	2	FHK 204
HKM 523	Hukum Tata Negara Kontemporer	2	FHK 204
HKM 524	Hukum Kepegawaian	2	FHK 205
FHK 053	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	FHK 204
HKM 527	Hukum Lembaga Keeksekutifan	2	FHK 204
HKM 529	Perbandingan Hukum Tata Negara	2	FHK 204
HKM 530	Hukum Keuangan Pusat dan Daerah	2	HKM 202